Gus Yahya menjelaskan konflik internal PBNU bukan hanya soal tambang, tapi ada lebih banyak yang perlu dibahas.

ACEH TAMIANG, KOMPAS.com - Air bah yang menghantam Aceh Tamiang bukan hanya merusak rumah, tetapi juga merenggut ruang paling ...

Kapolri meneken Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, atur polisi dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga di luar ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap ...

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (Deep) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengatakan, pilkada ...

Peringati Hari Ibu ke-97, TP-PKK menggelar Bakti Kesehatan di RSKD Duren Sawit yang diikuti 110 lansia untuk menjalani ...

KPK mendukung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membereskan lahan-lahan agar tidak menjadi sumber bencana banjir dan longsor ...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan temuan 21 jenazah ...

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, setiap bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai Peraturan Pemerintah ...

Namun, kata Gus Yahya, permintaan itu belum kunjung mendapatkan jawaban dari Rais Aam. "Jadi kami yang mengirim utusan untuk bisa berkomunikasi dengan Rais Aam sebetulnya, tapi belum ada hasil," ujar ...

Mendagri Tito menyebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan damkar di berbagai daerah rata-rata mencapai 90 persen.

Desi (45), misalnya, harus meminum air bah yang berwarna keruh untuk mengobati haus ketika banjir itu belum surut dan bantuan ...